Home » Article » Izin Usaha » Strategi Hukum Mendirikan Bisnis Kursus Privat

Strategi Hukum Mendirikan Bisnis Kursus Privat

Strategi Hukum Mendirikan Bisnis Kursus Privat

Pertanyaan:

Saya memiliki usaha di bidang bimbingan privat sains untuk siswa SLTP dan SLTA, dimana kami menyediakan guru2 privat kepada para konsumen. Usaha sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) semester. Pertanyaan saya:

  1. Perlukah badan usaha/hukum untuk bimbingan privat? Jika ya, badan usaha/hukum apa yg cocok dengan bimbingan privat?
  2. Izin apa saja yang harus didapatkan untuk usaha tersebut?

Jawaban:

Sebagaimana yang kami pahami, bimbingan privat merupakan Pendidikan Nonformal. Hal mana Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, dengan tujuan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal.

Disamping itu, Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sebagimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (12) juncto Bagian Kelima, Pasal 26 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU No.20/2003”), dan juga Pasal 100, Bab IV, Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, Bagian Kesatu, Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (“PP No.66/2010”).

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak menyatakan secara jelas apakah suatu Pendidikan Nonformal perlu untuk mendirikan badan usaha/badan hukum sebagai wadah menyelenggarakan pendidikan dimaksud. Namun, pada prakteknya penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kiranya memiliki lokasi kantor untuk dapat diketahui keberadaannya dan juga kebenaran dari penyelenggaran Pendidikan Nonformal tersebut. Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dapat dilakukan secara perorangan, tanpa harus mendirikan badan usaha ataupun badan hukum. Namun, dapat kami sampaikan bahwa setiap penyelenggaran kegiatan usaha alangkah baiknya untuk mempertimbangkan tujuan kedepan dari kegiatan usaha tersebut. Sebagai referensi dari kami, apabila kegiatan usaha dari penyelenggaran Pendidikan Non formal tersebut dilakukan oleh beberapa orang saja sebaiknya dijalankan dengan mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Untuk hal tersebut maka bersama ini kami sampaikan artikel-artikel kami mengenai pendirian badan usaha dan/atau badan hukum, beserta kelemahan dan kelebihan dari masing-masing badan usaha dan/atau badan hukum  dimaksud, yaitu:

1)           Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.

2)           Proses Pendirian PT.

3)           Proses Pendirian CV.

Adapun mengenai izin penyelenggaraan pendidikan baik itu formal dan nonformal menjadi tanggung jawab dan kewenangan  pemerintah daerah kabupaten/kota dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 62 ayat (1) UU No.20/2003 juncto Pasal 185 PP No.66/2010.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No.105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Pendirian lembaga pendidikan nonformal, informal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat harus memiliki izin operasional dari Kepala Suku Dinas.

Berikut kami informasikan mengenai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal, Informal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pada wilayah DKI Jakarta:

1)       Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;

2)      Surat rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah;

3)      Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;

4)      Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya;

5)      Penanggung jawab, guru sesuai materi program yang diajarkan dengan pendidikan minimal berijazah D3 sesuai dengan bidang keahliannya;

6)      Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;

7)       Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;

8)      Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, toilet, ruang tempat ibadah, ruang perpustakaan dan ruang lain untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

9)      Memiliki program kerja tahunan dan 4 (empat) tahunan;

10)   Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;

11)    Pas foto ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 4 (empat) buah;

12)    Meterai Rp 6.000,00 sebanyak 2 (dua) buah; dan

13)    Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah Saudara mendapatkan izin operasional penyelenggaran Pendidikan Nonformal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka selanjutnya Saudara diwajibkan untuk melakukan pengurusan Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, patut dipahami bahwa untuk dapat mengajukan NILEK dimaksud, penyelenggara pendidikan haruslah yang berbadan hukum, sebagaimana dipersyaratkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan yang Saudara ajukan. Terima kasih.

Bimo Prasetio/Asharyanto

Dasar hukum:

 

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus.
  7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan.
  8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan.
  9. Website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan: http://www.infokursus.net/
  10. Petunjuk Teknis Pengumpulan Dan Verifikasi Data Kursus dan Pelatihan.

 

 

Mitra Legal4UKM dapat berinteraksi dengan kami seputar Hukum Bisnis dan investasi, jika membutuhkan jasa Pengurusan izin usaha dan pendirian badan usaha silahkan menghubungi info@legal4ukm.com atau hubungi: 081298755257 dan Follow twiiter @Legal4ukm untuk info hukum bisnis dan investasi. Terima Kasih

 

Comments (2)

  1. Pada poin 8 (mencakup poin 4 juga) dikatakan: “Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas, (dst)”

    - Apakah kelas dalam poin tersebut bersifat mengikat atau rekomendasi? Karena privat kan menggunakan rumah pelanggan sebagai “kelas”

    - Disebutkan pula bahwa para pengajar minimal berijazah D3. Saat ini di bimbel2 yg ada (termasuk bimbel2 besar), rata2 para pengajarnya masih berstatus mahasiswa. Apakah ini menyalahi aturan, atau diperbolehkan?

    • admin says:

      Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan.

      Dapat kami informasikan bahwa kebutuhan atas kelas dimaksud merupakan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No.105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Bagian Keempat, tentang Persyaratan Izin Operasional, Pasal 19 ayat (2), yang menyatakan:

      (2). Persyaratan mendapatkan izin operasional lembaga pendidikan nonformal, informal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

      Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa persyaratan yang dicantumkan dalam Lampiran III peraturan dimaksud wajib dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan. Hal mana kepatuhan terhadap peraturan bukan hanya sekedar formalitas, namun dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalan oleh anda.

      Dan sebagaimana telah kami sampaikan dalam artikel kami di atas bahwa penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kiranya memiliki lokasi kantor (atau tempat penyelengaraan pendidikan) untuk dapat diketahui keberadaannya dan juga kebenaran dari penyelenggaran Pendidikan Nonformal tersebut. Walaupun memang, Peraturan Gubernur DKI Jakarta dimaksud tidak menjelaskan sanksi yang dikenakan oleh pihak yang menyalahi aturan. Namun alangkah baiknya jika suatu penyelenggaraan Pendidikan Nonformal telah memiliki dan melengkapi persyaratan yang diwajibkan, yang mana apabila terdapat evaluasi dari pihak dan/atau instansi yang berwenang maka Saudara tidak perlu khawatir atas kelengkapan dan kesesuaian usaha yang dijalankan.

      Mengenai persyaratan Tenaga Pengajar, perlu kami sampaikan bahwa peraturan mensyaratkan kualifikasi dari Tenaga Pengajar. Oleh karenanya, dalam hal Tenaga Pengajar yang dimiliki/disediakan oleh penyelenggara pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan (Pergub DKI) maka sudah barang tentu hal tersebut telah menyalahi ketentuan atau aturan yang berlaku.

      Berdasarkan hal di atas, kami menghimbau agar para penyelenggara Pendidikan Nonformal wajib untuk berkordinasi ataupun konsultasi dengan Instansi yang berwenang pada wilayah Kabupaten/Kota tempat usahanya. Hal mana, dapat dimungkinkan jika setiap Kabupaten/Kota dapat memiliki aturan penyelenggaraan sendiri. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk tetap mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku, karena manfaat yang Saudara dapatkan pasti lebih besar ketimbang tidak mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku.

      Demikian kami sampaikan, semoga membantu.

      Terima kasih.

      LEGAL4UKM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>