Home » Article » Penanaman Modal Asing » Jasa Pengurusan Rekomendasi Teknis Ditjenbun Dalam Rangka PMA

Jasa Pengurusan Rekomendasi Teknis Ditjenbun Dalam Rangka PMA

Jasa Pengurusan Rekomendasi Teknis Ditjenbun Dalam Rangka PMA

Jasa Pengurusan Rekomendasi Teknis Ditjenbun Dalam Rangka PMA

Revisi Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Lebih Komprehensif Dan Transparan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bisa anda dapatkan dengan download disini.

Pertemuan kembali dilaksanakan dengan tujuan untuk menginformasikan sekaligus mendapatkan masukan akhir/terkini terhadap rencana peninjauan kembali Permentan Nomor 26 Tahun 2007.Sehingga nantinya implementasi peraturan yang akan diundangkan, dapat diterima semua pihak dan tidak membuat gaduh pengembangan perkebunan ke depan yang saat ini menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Selaku Ketua Tim Penyempurnaan Permentan Nomor 26 Tahun 2007, Mukti Sarjono (Sekretaris Ditjen Perkebunan), memaparkan secara rinci konsep revisi Permentan Nomor 26 Tahun 2007 yang terdiri dari 10 BAB dan 65 Pasal, yang dilanjutkan dengan sesi masukan dan tanggapan dari sejumlah peserta yang hadir. Dari hasil diskusi pertemuan Konsultasi Publik Penyempurnaan Permentan Nomor 26 Tahun 2007, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara umum konsep penyempurnaan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 sudah lebih baik dari konsep lama, namun masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.
2. Batasan luas lahan maksimum dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP), hanya diatur luas maksimum Nasional tidak per provinsi.
3. Batasan paling luas 100.000 ha diberlakukan untuk satu jenis komoditi bukan dari jumlah luasan berbagai komoditas (khususnya bagi perusahaan perkebunan yang akan mengembangkan tebu dalam rangka swasembada gula).
4. Deputi VI UKP4 akan melaporkan kepada Kepala UKP4 untuk berkoordinasi dengan pimpinan BPN terkait SE Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma 20% dalam perpanjangan HGU dan masa penyelesaian proses perolehan HGU yang dianggap 2 (dua) tahun terlalu singkat.
5. Masukan tertulis masih diterima dalam waktu 1 (satu) minggu setelah selesai pertemuan sebagai bahan penyempurnaan konsep Permentan Nomor 26 Tahun 2007. (humas-djbun)

 

SYARAT PERMOHONAN MEMPEROLEH REKOMENDASI TEKNIS DITJENBUN DALAM RANGKA PMA

Untuk memperoleh Rekomendasi Teknis Ditjenbun (Rekomtek) dalam rangka Penanaman Modal asing (PMA), maka permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon, dikirimkan melalui pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal.

Adapun mengenai format dari permohonan yang akan diajukan sesuai dengan contoh surat sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 129.1/kpts/hk.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Selanjutnya, Permohonan Rekomtek diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Permohonan yang diajukan oleh perorangan harus dilengkapi dengan:
1. Identitas pemohon, berupa fotocopy KTP atau Passport yang masih berlaku;
2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

Permohonan yang diajukan oleh perusahaan harus dilengkapi dengan:
1. Identitas perusahaan mencakup:
a. Akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
b. Luas dan lokasi areal perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki oleh perusahaan.
2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

1. Permohonan yang diterima oleh Direktur Jenderal diteliti kelengkapannya sesuai dengan kelengkapan persyaratan.
2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, Direktur Jenderal memberikan jawaban tertulis untuk melengkapi permohonannya.
3. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, dilakukan penilaian dan/atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan penelitian lapangan.
4. Penilaian dan penelitian lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

(1) Rekomtek yang diberikan dapat berupa persetujuan atau penolakan.
(2) Persetujuan atau penolakan disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.
(3) Bentuk Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud seperti tercantum pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 129.1/kpts/hk.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Permohonan yang disetujui akan diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon.

PENOLAKAN PERMOHONAN

Sedangkan Permohonan akan ditolak apabila setelah dilakukan penilaian dan/atau penelitian lapangan ternyata:
a. informasi tidak benar;
b. rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan/atau baku teknis; dan/atau
c. bertentangan dengan ketertiban umum.

Penolakan sebagaimana dimaksud di atas akan diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

 

“Jika Anda membutuhkan jasa pendirian badan usaha, izin atau pendaftaran merek, silahkan menghubungi kami di info@easybiz.id atau 081298755257”

 

Dapatkan Juga Tabel Checklist Rekomendasi Teknis Ditjenbun Dalam Rangka PMA dengan Mendowload File nya pada link berikut ini.