Home » Article » Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Surat Instruksi Menteri terhadap Suatu Keputusan Menteri Teknis Terhadap Suatu Keputusan Investasi Persero

Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Surat Instruksi Menteri terhadap Suatu Keputusan Menteri Teknis Terhadap Suatu Keputusan Investasi Persero

Pertanyaan

Ada yang bisa menjelaskan sampai sejauh mana kekuatan ‘Surat Menteri”. Sebagai contoh:

  1. Sebuah perusahaan persero, diawasi dan dibina oleh seorang menteri teknis (catatan: menteri tersebut bukanlah meneg bumn dalam kedudukannya sebagai pemegang saham).
  2. Menteri tersebut, dalam beberapa kasus mengeluarkan surat kepada Direksi Persero tersebut berisi instruksi untuk melakukan investasi di berbagai tempat.
  3. Sampai dimanakah instruksi dalam bentuk surat (bukan keputusan) tersebut dapat mengikat direksi PT Persero tersebut? Terima kasih.

Jawaban

Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (lihat pasal 1 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Berdasarkan Pasal 11 UU BUMN, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.

Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (lihat Pasal 13 UU BUMN). Berdasarkan Pasal 5 UU BUMN, pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, dimana Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu pengawasan kegiatan pengurusan Persero oleh direksi adalah dilakukan oleh Komisaris. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 14 UU BUMN menyebutkan salah satu kewenangan dalam RUPS adalah kewenangan dalam  menentukan investasi dan pembiayaan jangka panjang yang dilakukan oleh Persero.

Berdasarkan Pasal 91 UU BUMN, dijelaskan bahwa selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan larangan campur tangan tersebut dimaksudkan supaya Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMN.

Pengertian campur tangan termasuk adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya. Hal ini berlaku pula bagi Departemen dan instansi Pemerintah lainnya.

Di dalam UU BUMN tidak diatur mengenai kewenangan menteri dalam menentukan kebijakan investasi Persero. Namun demikian, terkait daya mengikat Surat Menteri tersebut sebagai suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu dicermati mengenai pemenuhan unsur-unsur dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945, fungsi dari peraturan menteri adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dibidangnya. Sifat wewenang pembentukan peraturan menteri adalah bersifat kewenangan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian pendelegasian kewenangan tersebut dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Sebagai contoh, bahwa menteri teknis dalam memberikan kebijakan investasi dalam sektornya, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat memberikan peraturan mengenai besarnya modal minimum Persero dalam melakukan investasi di sektor tersebut. Sehingga, penerbitan peraturan menteri tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu peraturan di atasnya.

Dengan demikian kami menyimpulkan menteri teknis tidak dapat mengintervensi pengurusan Persero dalam menentukan kebijakan arah investasi Persero. Di samping itu, bidang usaha investasi Persero telah diatur sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan yang diambil oleh organ Persero tersebut secara mandiri.

Hal tersebut karena Persero merupakan badan hukum mandiri yang memiliki organ di dalamnya berupa RUPS, Direksi, dan Komisaris yang memiliki kewenangan secara mandiri untuk menjalankan kegiatan Persero. Lebih lanjut UU BUMN melarang pihak manapun kecuali organ Persero, untuk ikut campur dalam pengurusan BUMN, sehingga surat menteri teknis tersebut tidak mengikat Persero dalam kebijakan investasinya.

Menteri teknis memiliki kewenangan dalam rangka pengaturan secara umum sehubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dalam bidangnya dengan menerbitkan peraturan mengenai investasi di bidang tertentu, sepanjang memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal demikian, surat menteri teknis yang sifatnya kebijakan mengatur tersebut adalah mengikat bagi Persero yang hendak melakukan investasi dalam bidang tertentu tersebut.

Jawaban dari : Bimo Prasetio dan Dimas Julianto masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum pada Adisuryo Prasetio & Co. Website: www.adisuryo.com

 

Bila anda ingin berinteraksi dengan kami , silahkan menghubungi info@legal4ukm.com

atau hubungi: 081298755257

Follow @Legal4ukm untuk info hukum bisnis dan investasi.


More news