Pertanyaan

Saya sedang merancang situs web untuk memasang iklan online diinternet. rencananya akan saya bisniskan dengan dikelola sendiri, tapi kalau sudah tidak mampu saya akan mempekerjakan tenaga yang digaji. untuk tahap awal mengonlinekan situs tersebut diinternet sebenarnya biayanya murah, tidak sampai 1 juta setahun. saya sudah punya npwp karena pekerjaan saya pns, namun untuk kekayaan atas nama saya sendiri tidak sampai 50 juta, hal ini karena rumah masih milik orang tua, kendaraan yang saya gunakan surat kepemilikan milik saudara saya karena memang dulu miliknya. kira-kira ijin usaha apa yang bisa saya gunakan. terima kasih.

Source: www.athena-marketing.com

 

Jawaban :

 

Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan, kami mengasumsikan bisnis saudara menawarkan ruang yang tersedia di situs (website) anda kepada pelaku usaha yang hendak menjual atau memasarkan produk baik berupa barang atau jasa secara online.

Sebagai gambaran, pengaturan tentang izin usaha website iklan online belum diatur secara khusus. Namun hal tersebut tidak mengurangi perlunya melegalisasi suatu usaha yang berkaitan dengan website.

Perdagangan melalui Website atau dikenal sebagai perdagangan melalui Sistem Elektronik telahdiatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008)sertaPeraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012), (“Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”).

Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan terhadap setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik . Adapun yang dimaksud dengan Pelaku Usaha tersebut menurut Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

 

Selain itu, website yang dikelola untuk menampilkan iklan produk atau jasa, seseorang atau badan usaha maupun badan hukum harus memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan. Berangkat dari Permendag SIUP, pengaturan bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan, maka usaha jasa yang mengiklankan produk di sebuah website wajib memiliki ijin usaha.

 

Akan tetapi kewajiban tersebut dikecualikan bagi perusahaan kecil yang dikelola secara perorangan, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) poin b :

 

(1)  Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :

b. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbadan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.

 

 

Dari sisi perpajakan, mengingat usaha Website yang Saudara rencanakan merupakan usaha perserorangan, dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pemilik usaha dengan mempertimbangkan bisnis anda merupakan bisnis perorangan dan tidak berbadan usaha / berbadan hukum.

 

Demikian Jawaban kami, Semoga bermanfaat.

 

Bimo Prasetio, S.H., dan Chris Januardi, S.H.

 

Dasar Hukum :

 

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah dengan :

a.  Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/9/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan N0.36/M-DAG/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; dan

b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/9/2007 Tentang Penerbitam Surat Izin Usaha Perdagangan.

 

 

Jasa Pendirian PT

Harga Mulai :

Rp. 9.000.000

Jangka Waktu :

40 Hari Kerja Setelah Terbit SK Kemenkumham

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Akta, SK Kemenkumham, SKDP, NPWP, SKT Wajib Pajak, SIUP, TDP.

Persyaratan :

KTP dan NPWP Pendiri, KK dan Pasfoto Direktur Utama, Nama PT (3 suku kata), Dokumen Domisili Usaha, Struktur Perusahaan Yang Akan Didirikan, Stempel

Wilayah :

Jabodetabek

Jasa Pendirian CV

Harga Mulai :

Rp. 5.500.000

Jangka Waktu :

30 Hari Kerja Setelah Pengesahan Pengadilan

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Akta Pendirian, Pengesahan Pengadilan, SKDP, SKT Wajib Pajak, SIUP, TDP, NPWP.

Persyaratan :

Fotokopi KTP & NPWP Pendiri, KK & Pasfoto Sekutu Aktif, Nama CV, Dokumen Domisili Usaha, Struktur Perusahaan Yang Didirikan, Stempel.

Wilayah :

Jabodetabek

Jasa Izin TKA (Lengkap)

Harga Mulai :

Rp. 10.000.000

Jangka Waktu :

90 Hari Kerja

Ruang Lingkup Pekerjaan :

RPTKA, IMTA, Telex VITAS, KITAS, MER-P, STM, SKTT/SKPPS, KIPS, Laporan Keberadaan TKA

Persyaratan :

Dokumen Sponsor (SKDP,NPWP,SIUP,TDP,WLK), Dokumen TKA (Fotokopi Paspor, Pas foto, CV, Sertifikasi), KTP Pendamping, Polis Asuransi, DPKK, Stempel

Wilayah :

Jakarta

Jasa Izin TKA (Parsial)

Harga Mulai :

Rp. 7.500.000

Jangka Waktu :

60 Hari Kerja

Ruang Lingkup Pekerjaan :

RPTKA, IMTA dan Telex VITAS.

Persyaratan :

Dokumen Sponsor (SKDP,NPWP,SIUP,TDP,WLK), Dokumen TKA (Fotokopi Paspor, Pas foto, CV, Sertifikat TKA), KTP Pendamping, Polis Asuransi, DPKK, Stempel.

Wilayah :

Seluruh Indonesia

Jasa Pendirian Perkumpulan

Harga Mulai :

Rp. 9.000.000

Jangka Waktu :

40 Hari Setelah Pengesahan Akta

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Akta Pendirian, SK Kemenkumham, SKDP, NPWP, Izin Organisasi Sosial, Tanda Daftar Organisasi Sosial.

Persyaratan :

Fotokopi KTP dan NPWP Pendiri, Berita Acara Pendirian Perkumpulan, ART, Bukti Kepemilikan Kantor.

Wilayah :

Jabodetabek

Jasa Pengurusan PPKP

Harga Mulai :

Rp. 3.500.000

Jangka Waktu :

30 Hari Kerja

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Surat PPKP

Persyaratan :

NPWP Direktur Utama, Akta Pendirian, SK Kemenkumham, SKDP, NPWP Perusahaan, SIUP dan TDP, Dokumen Domisili, Daftar Harga / Inventaris Kantor, Laporan Keuangan, SPT Tahun Terakhir, Stempel.

Wilayah :

Jakarta

Jasa Pendaftaran Merek

Harga Mulai :

Rp. 3.500.000

Jangka Waktu :

14 Hari Kerja

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Penelusuran Merek, Pendaftaran Merek.

Persyaratan :

Identitas Pemohon (Perorangan : Fotokopi KTP dan NPWP), (Badan Usaha : Akta Pendirian, SK Kemenkumham / Pengesahan Pengadilan, SKDP, NPWP Perusahaan, SIUP, TDP)

Wilayah :

Seluruh Indonesia

Jasa Perubahan Anggaran dasar

Harga Mulai :

Rp. 4.500.000

Jangka Waktu :

14 Hari Kerja

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Akta dan SK Kemenkumham.

Persyaratan :

Akta dan SK Kemenkumham Lama, Fotokopi KTP Direksi dan Komisaris, Keterangan Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yang Akan Dilakukan.

Wilayah :

Seluruh Indonesia

Jasa Pengurusan API dan NIK

Harga Mulai :

Rp. 25.000.000

Jangka Waktu :

35 Hari Kerja

Ruang Lingkup Pekerjaan :

API dan NIK

Persyaratan :

Fotokopi KTP dan NPWP Direktur Utama, Akta Pendirian, SK Kemenkumham, SKDP, NPWP Perusahaan, PKP, SIUP dan TDP, Fotokopi Rekening Perusahaan, Laporan Keuangan, Fotokopi HO, Dokumen Domisili, Contoh Barang Yang Akan Diimpor, Stempel.

Wilayah :

Jakarta

Jasa Pengurusan TDUP

Harga  :

Rp. 15.000.000

Jangka Waktu :

20 Hari Kerja

Ruang Lingkup Pekerjaan :

TDUP

Persyaratan :

Fotokopi KTP dan NPWP Direktur Utama, Akta Pendirian, SK Kemenkumham, SKDP, NPWP Perusahaan, Dokumen Domisili, Fotokopi HO, Proposal Bisnis, Profil Perusahaan.

Wilayah :

Jakarta