Home » Article » Badan Usaha » 13 Salah Kaprah Pendirian Perseroan Terbatas

13 Salah Kaprah Pendirian Perseroan Terbatas

13 Salah Kaprah Pendirian Perseroan Terbatas

Ketika memutuskan untuk mulai berbisnis, biasanya Anda langsung memikirkan badan usaha yang paling cocok. Legal4UKM sangat sering mendapat pertanyaan dari pengakses web apakah sebaiknya mendirikan CV atau PT untuk mendukung bisnis yang mereka jalankan. Banyak pula teman-teman dari UKM yang menanyakan baiknya mendirikan PT atau CV, atau bagaimana? Jawaban kami selalu konsisten:  “Tergantung kebutuhan usaha anda”.

Untuk membantu Anda menentukan pilihan bentuk usaha yang cocok, berikut ini kami mengulas soal salah kaprah pendirian PT. Jadi Anda bisa lebih mantap saat memilih badan hukum PT sebagai badan usaha Anda.

 

Salah kaprah 1: Mendirikan PT perlu modal awal besar, minimal Rp. 50 Juta

Yang benar: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan besaran modal dasar adalah minimal Rp. 50 juta. Namun untuk keperluan pendirian PT, yang penting adalah modal disetornya yaitu 25% dari modal dasar. Artinya, dengan modal disetor Rp. 12,5 juta saja, Anda sudah bisa mendirikan PT.

Dasar hukum: Pasal 33 ayat (1) UUPT.

 

Salah kaprah 2: Pajak PT Lebih Besar dari CV

Yang benar: Baik PT, CV, maupun perusahaan perorangan adalah sama-sama objek pajak. Oleh karena itu, besar kecilnya pajak yang dibayarkan akan tergantung pada ketentuan pajak yang ada, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
  • Pasal 5, 9, 17, 21, dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh).

Terkait pajak ini, dalam praktiknya dikenal adanya koreksi fiskal dan tax planning (perencanaan pajak) yang merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Sebagai contoh, untuk perencanaan pajak penghasilan yang diatur Pasal 21 UU PPh, besaran pajak yang harus dibayar dapat dikurangi dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang dikecualikan. Cara lainnya adalah dengan pemisahan biaya kesejahteraan karyawan dan dengan bersifat hati-hati terhadap tiap transaksi perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap pajak.

 

Salah kaprah 3: Prosedur Pendirian PT Rumit

Anggapan ini muncul lantaran dulu SK Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan PT memakan waktu lama karena masih menggunakan cara manual dan menggunakan dokumen fisik. Akibatnya penerbitan SK Kemenhukham memakan waktu. Sekarang dengan adanya sistem online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (AHU Kemenhukham) yang memudahkan kerja notaris terkait penerbitan SK Kemenhukham mengenai pengesahan badan hukum.

Yang benar: Sekarang ini SK Kemenhukham bahkan dapat terbit hanya dalam waktu 3 (tiga) hari saja.

Dasar hukum: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

 

Salah kaprah 4: PT Harus Punya Kantor Secara Fisik.

Yang benar: Dalam UUPT, tidak disebutkan adanya keharusan memiliki kantor secara fisik. UUPT hanya mensyaratkan adanya domisili PT yang jelas. Artinya dengan adanya SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) saja sudah cukup. Pada praktiknya, PT yang belum memiliki gedung sebagai kantor fisik sekarang dimudahkan dengan adanya Virtual Office (VO). Bagi PT yang menyewa VO, aplikasi SKDP dapat diajukan ke kelurahan dimana VO itu berada. Selain menyewa VO, PT juga dapat menyewa tempat lain sebagai alamat domisili, misalnya ruko. Yang terpenting dalam memilih gedung yang akan dijadikan lokasi domisili ini adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari gedung tersebut yang peruntukannya bukan untuk tempat tinggal serta adanya bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 1 (satu) tahun terakhir.

Dasar hukum: Pasal 17 UUPT juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

 

Salah kaprah 5: PT Harus Memiliki Karyawan yang Banyak

Yang benar: UUPT tidak mensyaratkan batasan jumlah karyawan dalam sebuah PT. Oleh karena itu, jumlah karyawan disesuaikan dengan kebutuhan PT yang bersangkutan.

Dasar hukum: UUPT yang hanya mengatur minimal jumlah pendiri PT (2 orang) dan minimal jumlah direktur dan komisaris (masing-masing 1 orang).

 

Salah kaprah 6: Untuk Dapat Pinjaman Bank, Harus Berbentuk PT

Yang benar: Baik perusahaan perorangan, CV, maupun PT sama-sama bisa meminjam uang dari Bank sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.

Dasar hukumnya adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada prinsipnya keyakinan bank diperoleh melalui prinsip KYC (Know Your Customer). KYC diperoleh dengan analisis 5C (+ 7P).

 

5C

 

 

7P

  1. Character
  2. Capacity
  3. Capital
  4. Condition
  5. Collateral
  1. Personality
  2. Party
  3. Purpose
  4. Prospect
  5. Payment
  6. Profitability
  7. Protection

 

Salah kaprah 7: Pengurusan Perusahaan Lebih Ribet karena Ada RUPS dan lain-lain

Yang benar: Justru mekanisme RUPS akan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Dengan adanya RUPS, direksi mendapat legal standing alias dasar penguat dalam setiap tindakan pengurusan perusahaan yang dilakukannya selama setiap tidak melewati batas-batas yang telah diputuskan dalam RUPS dan tidak termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana.

Dasar hukum: Bab VI  UUPT.

 

Salah kaprah 8: Memerlukan Izin dan Persyaratan yang Banyak

Yang benar: Jenis izin dan persyaratan yang harus dipenuhi pebisnis dalam menjalankan usahanya sebenarnya, tergantung pada bidang usaha masing-masing pebisnis. Untuk bisnis yang termasuk dalam perdagangan jasa dan umum biasanya izin berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) saja sudah cukup. Tapi untuk beberapa bidang usaha memang memerlukan izin khusus, contohnya bila Anda ingin berbisnis di sektor konstruksi maka perlu SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi).

Dasar hukum: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Modal juncto Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

 

Salah kaprah 9: Kalau Perusahaan Bangkrut, Pemegang Saham Juga Ikut Bangkrut

Yang benar: Justru dengan konsep badan hukum Perseroan Terbatas, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas sampai saham yang dia miliki. Jadi tidak benar kalau harta pemegang saham bisa ludes saat perusahaannya yang berbentuk PT bangkrut.

Dasar hukum:  Pasal 3 ayat (1) UUPT.

 

Salah kaprah 10: Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Berat, Bisa Dipidana

Yang benar: Pada dasarnya direksi dan komisaris secara bersama-sama bertanggungjawab mengurus perusahaan. Lalu benarkah direksi bisa dipidana? Benar, namun pemidanaan Direksi hanya dilakukan dalam hal Direksi yang bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar  hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHPidana. Contohnya, jika Direksi melakukan penggelapan. Jadi kalau melakukan penggelapan, siapapun—tak harus direksi—juga bisa terkena pidana.

Dasar hukum: Pasal 3 ayat (2) UUPT.

 

Salah kaprah 11: Untuk Bisa Membuat Franchise/Waralaba Harus Berbentuk PT

Yang benar: Untuk bisa membuat franchise/waralaba, bentuk usaha pada dasarnya tidak termasuk dalam persyaratan untuk bisa mewaralabakan usahanya.  Untuk bisa membuat franchise/waralaba, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

  1. Memiliki ciri khas usaha;
  2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
  3. Memiliki standar SOP dan barang/jasa yang dtawarkan dalam bentuk tertulis;
  4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
  5. Adanya dukungan berkesinambungan dari pemberi waralaba pada penerima waralaba; dan
  6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas merek yang akan diwaralabakan tersebut sudah terdaftar.

Dasar hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendag No 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

 

Salah kaprah 12: Suami Istri Tidak Boleh Menjadi Pemegang Saham di Perusahaan

Salah kaprah ini bisa jadi berangkat dari adanya konsep harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan/atau istri selama perkawinan, kecuali harta bawaan suami atau istri dari sebelum menikah, hadiah, dan warisan. Dengan adanya konsep harta bersama ini, suami dan istri dianggap sebagai satu entitas yang sama.

Yang benar: Pada praktiknya, suami dan istri boleh saja menjadi pemegang saham di satu PT yang sama, asalkan ada pemegang saham lainnya di perusahaan tersebut.

Dasar hukum: Pasal 31 ayat (3juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) UUPT.

 

Salah kaprah 13: Perlu Banyak Orang Untuk Mendirikan PT

Yang benar: Mendirikan PT tidak memerlukan banyak orang. Dalam UUPT disyaratkan minimal ada 2 (dua) orang pemegang saham saja. Kedua pemegang saham inilah yang akan menjadi pendiri PT. Pembagian perannya pun cukup mudah, 1 orang menjadi Direktur dan 1 orang menjadi Komisaris. Artinya, tidak perlu banyak orang untuk mendirikan PT selama minimal 2 orang itu terpenuhi.

Dasar hukum: adalah Pasal 7 ayat (1) UUPT.

 

“Jika Anda membutuhkan jasa pendirian badan usaha, izin atau pendaftaran merek, silahkan menghubungi kami di  info@easybiz.idatau 081298755257”

 

 

“Jika Anda membutuhkan jasa pendirian badan usaha, izin atau pendaftaran merek, silahkan menghubungi kami di info@legal4ukm.com atau 081298755257”


More news